Saya Berikan Rumah untuk TB Silalahi Tidak Terkait Kasus Asabri, tapi sebagai Anak Angkat

28 September 2007 in Batak, Berita, Indonesia, Korupsi, Tokoh

[blog berita; detik news; koran tempo; penyelidikan rumah tb dihentikan]

Kalimat itu diucapkan Henry Leo, tersangka kasus dana Asuransi Sosial ABRI [Asabri].

Seperti dikutip dari Detik News, Kamis kemarin, Henry mengatakan, “Kalau dengan Pak TB Silalahi itu kan ada sejarahnya. Saya pernah diangkat [sebagai] anak oleh beliau di Balige, Sumut, di kampung halaman beliau.”

Usai diperiksa di Kejaksaan Agung, dia mengakui telah memberikan sebuah rumah kepada TB Silalahi atas nama anaknya, Paul Banuara Silalahi alias Coki. Namun dia membantah bila disebutkan bahwa rumah itu dijual kepada Coki, seperti dikatakan TB Silalahi kepada pers.

Detik menulis, karena rumah itu diberikan, maka Henry tidak membuat akta jual-beli. “Jadi akta jual-beli itu berdasarkan surat kuasa yang saya kasih ke Coki. Jadi tidak ada akta jual-beli antara saya dengan Coki, karena itu memang diserahkan,” ujarnya.

Tapi dia menegaskan, pemberian rumah itu tidak ada sangkut-pautnya dengan kasus Asabri. “Ya karena saya anak angkat dan Coki saya anggap adik saya.”

Henry Leo mengatakan, sebuah rumah yang dia berikan kepada mantan KSAD Jenderal TNI [Purn] R Hartono juga tidak ada kaitannya dengan kasus Asabri. Sebagai catatan, sesuai pemberitaan media selama ini, sejak kasus Asabri mencuat, Hartono langsung mengakui bahwa rumah itu adalah pemberian Henry, dan Hartono segera menyerahkan rumah itu pada pemerintah melalui Kejaksaan Agung.

TB Silalahi sendiri dan putranya, Coki, sejak awal membantah dengan tegas pengakuan Henry dan istrinya bahwa rumah senilai Rp 2,7 miliar itu adalah pemberian. Menurut Coki, rumah itu telah dibelinya dari Henry sebesar Rp 1,8 miliar. “Jadi tidak benar kalau dibilang saya diberi,” kata Coki.

Sebelumnya, beberapa hari lalu, Jaksa Agung Hendarman seperti dikutip Koran Tempo menyatakan telah menghentikan penyelidikan kasus rumah TB. “Sebab, rumah itu diperoleh dari proses jual-beli,” katanya. Sementara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kemas Yahya Rahman, mengatakan Henry harus membuktikan kebenaran pemberian itu. “Buktinya kurang kuat.”

Menanggapi sikap kejaksaan ini, menurut Koran Tempo, Ketua Kajian Masyarakat Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Denny Indrayana, mengatakan seharusnya Kejaksaan Agung memperdalam investigasi masalah pemberian rumah itu. Informasi dari mantan KSAD Jenderal (Purn.) TNI R. Hartono, yang juga pernah menerima rumah dari Henry Leo, kata Denny, seharusnya dapat digunakan sebagai titik awal penyelidikan.

Menurut Denny, kejaksaan menghentikan kasus ini mungkin karena segan dengan kedudukan TB Silalahi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. “Seharusnya kejaksaan tidak mentoleransi hal-hal semacam itu,” katanya.

Koran Tempo sendiri beropini dalam tajuk rencana edisi 25 September 2007 seperti dikutip di bawah ini.

Kejaksaan Agung tak boleh ragu mengusut tuntas dugaan korupsi dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Bila memang ada praktek suap yang melibatkan bekas petinggi, mestinya hal ini juga ditelusuri dengan serius. Jangan sampai publik merasakan keadilan sudah dibengkokkan sejak proses penyidikan.

Sikap yang tidak tegas itu tecermin dari dihentikannya penyelidikan rumah yang disebut-sebut milik Letnan Jenderal (Purnawirawan) T.B. Silalahi, bekas Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Rumah di kawasan Ancol, Jakarta Utara, itu diduga pemberian Henry Leo, tersangka kasus korupsi PT Asabri. Kejaksaan tak meneruskan lagi pengusutan dengan alasan tidak menemukan bukti yang kuat.

Kasus itu bermula pada 1995, ketika Henry Leo meminjam uang Rp 410 miliar dari dana asuransi dan perumahan prajurit TNI yang dikelola PT Asabri. Namun, uang milik badan usaha milik negara itu diduga diselewengkan dan Henry tak kunjung juga mampu mengembalikan pinjamannya.

Penyidik dari TNI dan Kejaksaan Agung lalu turun tangan mengungkap kasus itu. Selain Henry Leo, bekas Direktur Utama Asabri Mayor Jenderal (Purn) Subarda Midjaja ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 13 Agustus lalu. Dalam pemeriksaan, Henry mengaku memberi rumah kepada dua jenderal, yakni mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purn) R. Hartono dan T.B. Silalahi.

Pemberian rumah itu terungkap dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang kemudian dikonfirmasikan kepada Henry dalam proses penyidikan. Hartono sudah mengaku menerima rumah itu, meski kemudian mengembalikannya ke kejaksaan. Adapun Silalahi, yang kini menjadi penasihat Presiden, membantah jika dikatakan telah diberi rumah oleh Henry Leo.

Sikap dua jenderal itu seharusnya tak mempengaruhi proses penyidikan. Pengembalian rumah oleh Hartono tidak bisa menghapus dugaan suap di balik kasus Asabri. Dia tetap harus disidik. Begitu pula sanggahan Silalahi, jangan membuat gentar kejaksaan untuk mengusutnya terus. Apalagi Yul Sulinah, istri Henry Leo, mengaku mengetahui proses pembelian rumah itu.

Buat membongkar dugaan suap dalam kasus Asabri, kejaksaan perlu juga menyelidiki motifnya. Jika memang Henry mendapat keuntungan dari kebijakan yang pernah dikeluarkan Hartono dan Silalahi ketika masih menjadi pejabat, hal ini akan memperkuat bukti. Terburu-buru menghentikan penyelidikan hanya karena rumahnya sudah dikembalikan, atau ewuh pakewuh, hanya akan mengesankan kejaksaan kurang serius bekerja.

Mengusut tuntas kasus Asabri sungguh penting karena menyangkut duit ratusan miliar rupiah yang seharusnya dinikmati oleh prajurit TNI. Dana itu diduga “dimainkan” oleh sejumlah jenderal bekerja sama dengan pengusaha. Agar kebiasaan buruk ini tidak terulang di masa mendatang, kejaksaan mesti berani menyentuh bekas petinggi TNI yang terlibat. [www.blogberita.com]

Berita sebelumnya:

• TB Silalahi diperiksa terkait rumahnya Rp2,7 miliar