PNS Tobasa Mengamuk dalam Rapat di DPRD

29 Agustus 2007 in Balige, Berita, Korupsi, Politik

[jarar siahaan; batak news; anggaran rutin dipotong 15 persen]

“Saudara agar minta maaf sama Pak Bupati,” kata utusan Sekda itu. Spontan, Kristian Manurung pun menggebrak meja.

Menjelang sore tadi cuaca di Kota Balige mendung, dan disusul hujan. Pada waktu bersamaan suasana dalam ruang rapat di lantai dua gedung DPRD Kabupaten Tobasa memanas; sejumlah anggota legislatif dan pejabat eksekutif sering terdengar berbicara dengan suara keras. Para wartawan, termasuk Batak News, tidak diperbolehkan masuk ruangan meliput jalannya rapat. Para kuli tinta pun hanya bisa mengintip dan menguping dari celah pintu. Wakil Ketua DPRD Baktiar Tampubolon beberapa kali bersuara kencang. Begitu juga Kristian Manurung [lihat foto], seorang PNS, yang mengungkap berbagai penyelewengan di tubuh pemkab.

Sedikitnya 10 orang PNS “anti-Bupati” hadir dalam rapat dengar-pendapat itu dan menyampaikan keluhan mereka kepada Komisi I DPRD. Antara lain Kristian Manurung, Sahala Siahaan, Poltak Siahaan [honorer], Lisbet Siahaan, Gunsel Tamba, ME Sihotang, dan SDH Simanjuntak. Mereka ini adalah PNS yang beberapa kali ikut mendemo Bupati Monang Sitorus berkaitan kasus dugaan korupsi dana Rp 3 miliar yang tengah diusut Polda Sumut, di mana Bupati telah dijadikan tersangka koruptor.

Sementara Pemkab Tobasa diwakili Asisten I Setdakab, Arusdin Sagala, yang ditugaskan oleh Sekda. Arusdin didampingi oleh antara lain Kepala Dinas Pendidikan Hulman Sitorus, Kabag Hukum Tito Siahaan, dan Kabag Tata Pemerintahan Ombang Siboro. Anggota DPRD yang hadir antara lain Ketua Dewan Tumpal Sitorus, Wakil Ketua Baktiar Tampubolon, Ketua Komisi I JMP Sitorus, Parulian Gurning, Parade Manurung, dan Jonggara Manurung.

Setelah para PNS menyampaikan unek-unek secara lisan dan tertulis, usai makan siang adalah giliran Asisten I Arusdin Sagala berbicara mewakili Pemkab Tobasa. Tapi tidak satu pun keluhan dan tudingan para PNS itu yang dijawab secara tegas oleh Arusdin. Malah jawabannya memancing amarah PNS.

Arusdin berkata kepada para PNS itu: “Kami hanya bisa menampung aspirasi Saudara-saudara. Dan ada baiknya Saudara meminta maaf kepada Pak Bupati, tapi ini pendapat pribadi saya.”

Sontak saja Kristian Manurung berdiri dan langsung menggebrak meja. “Apa!” Dia hendak bergerak menuju Arusdin, tapi rekan-rekannya menahan dan memegang tubuhnya. Para wartawan pun langsung membuka pintu dan masuk sebagian.

“Minta maaf? Kami yang sudah jadi korban intimidasi tapi kami yang harus minta maaf? Kalian itu yang justru merusak karir kami! Merusak masa depan kami!” teriak Kristian. Rekan-rekannya menimpali: “Apa artinya Saudara dipanggil ke rapat ini kalau cuma untuk menampung!” Dan tak lama kemudian rapat pun usai.

Kepada pers, Wakil Ketua DPRD Baktiar Tampubolon, JMP Sitorus, dan Parulian Gurning mengatakan, sangat banyak keluhan para PNS tersebut seputar kinerja Bupati dan Sekda yang dinilai berbau KKN. “Sikap kami DPRD tegas, supaya Saudara Bupati menghentikan intimidasi terhadap PNS, seperti dengan non-job dan mutasi. Dan kami akan membuat ini secara tertulis kepada Bupati,” kata JMP.

Sejumlah keluhan PNS itu ialah, seringnya PNS ditugaskan tidak sesuai tupoksinya; ada beberapa pejabat eselon II yang ditempatkan pada jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan latar pendidikannya; dan PNS yang tidak disukai langsung dimutasi.

Salah satu contoh penempatan pejabat yang tidak tepat ialah ketika dulu Kristian Manurung, yang berlatar orang Dinas Pendidikan dan sudah mengecap banyak pengalaman, dimutasi ke Dinas Lingkungan Hidup. Juga ME Sihotang, Kepala SMA Negeri 1 Balige, yang diduga tidak disenangi Bupati sehingga dijadikan pengawas di Dinas Pendidikan — kasus ini membuat ratusan siswa mogok belajar dan berdemo setiap hari selama seminggu ke kantor bupati dan DPRD.

Sekda memecat pegawai karena ikut demo
Sementara itu Parulian Gurning menyebut Sekda Liberty Pasaribu telah merekayasa surat pemecatan terhadap seorang pegawai honorer, Poltak Siahaan, karena dia ikut berunjuk rasa beberapa hari lalu. Blog Berita Dot Com juga mendapatkan fotokopi surat dimaksud. Yaitu sepucuk surat yang diteken Sekda, ditujukan kepada Kadis Pasar, dengan isi pokok agar Poltak dipecat.

“Sehubungan adanya unjuk rasa pada 22 Agustus 2007 …, salah satu pengunjuk rasa adalah … Poltak Siahaan, diminta kepada Saudara agar memberhentikan tenaga honorer tersebut dengan alasan menurunkan martabat bangsa dan negara,” begitu bunyi surat Sekda Pasaribu.

Selain alasan yang terkesan dipaksakan — “menurunkan martabat bangsa dan negara” — hal yang aneh pada surat ini adalah penulisan tanggal. Pada baris tanggal surat tertulis 27 Juni 2007. Ini aneh. Artinya, surat ini dikeluarkan jauh sebelum Poltak ikut mendemo Bupati. Ada sumber yang menyebut hal ini disengaja agar berpengaruh pada karir Poltak; agar dia terganjal saat pengangkatan honorer menjadi CPNS tahap berikutnya, seperti sudah diprogramkan pemerintah pusat.

“Ini kan surat yang aneh. Sekda itu sudah seperti paranormal. Maka saya tegaskan, Sekda layak dicopot. Apakah PNS tidak boleh menyampaikan aspirasinya? Apakah masuk akal bila hal itu disebut menurunkan martabat bangsa dan negara?” kata Parulian.

Anggaran rutin dipotong 15 persen
Satu kasus dugaan korupsi baru juga diungkapkan para PNS ini kepada DPRD. Mereka mengaku atasan mereka di kantor bupati selama ini telah memotong anggaran rutin sejumlah instansi hingga 15 persen. Tidak disebutkan masuk ke kantong siapa duit yang disunat itu.

“Jadi bukan cuma anggaran proyek, anggaran rutin pun, seperti biaya perjalanan dinas PNS dan insentif, telah dipotong. Mau makan apa lagi para PNS di Tobasa ini!” ujar JMP Sitorus. “Maka bila semua data telah kami peroleh secara lengkap, tidak tertutup kemungkinan Dewan akan mempergunakan hak interpelasi.”

Sehubungan kasus-kasus yang diadukan PNS ini, Baktiar Tampubolon mengatakan, “Bupati telah gagal membina PNS. Bukan pembinaan yang terjadi, tapi pembinasaan. Mematikan karir.”

Baktiar berjanji, DPRD akan berupaya maksimal memperjuangkan hak-hak para PNS ini. “Bila perlu kita surati Gubernur dan Menteri Dalam Negeri,” katanya. [www.blogberita.com]

Berita sebelumnya terkait kasus ini:

• Massa pro-Bupati demo
• PNS demo Bupati Tobasa, pemborong sibuk
• Polda diminta tangkap Bupati dan Sekda, maksud lo?
• Perwira Polda Sumut dituduh terima Rp500 juta pada kasus korupsi di Tobasa
• PNS menggundul kepalanya karena Bupati jadi tersangka
• Bupati Monang Sitorus resmi tersangka korupsi
• Cuma urusan pagar, Bupati Tobasa temui Kejati

Silakan bila ingin mengutip artikel dari blog ini, dengan syarat menyebut sumber. Bila dikutip untuk website, blog, atau milis, maka tuliskanlah sumbernya www.blogberita.com dan buatkan link ke artikel bersangkutan. Bila dikutip untuk koran, majalah, bulletin, radio, televisi, dll, maka tulislah/sebutkanlah sumber kutipannya; www.blogberita.com.