Toba Samosir Tapanuli

Jarar Siahaan Penulis Berita Batak

Polda Diminta Tangkap Bupati & Sekda, Maksud Lo?

9 Komentar

[jarar siahaan; batak news; nga' mu'in ...]

Setelah seorang PNS menggundul kepalanya, kini giliran “hadiah” peti jenazah untuk Bupati.

Bupati Toba Samosir Monang Sitorus sudah jadi tersangka koruptor tapi belum juga ditangkap. Sekda Liberty Pasaribu ditolak warga ketika hendak menjawab pengunjuk rasa.

Ratusan warga berdemonstrasi ke kantor Bupati dan DPRD Tobasa serta Kejari Balige, Selasa. Mereka kecewa pada pihak Polda Sumut yang sudah satu tahun menangani kasus dugaan korupsi Bupati Tobasa Monang Sitorus, dan tiga bulan lalu telah menetapkan Bupati jadi tersangka, tapi hingga kini Bupati belum juga ditangkap.

Pengunjuk rasa yang umumnya warga Balige dan Porsea itu lewat orasi dan spanduk menyerukan agar polisi segera menangkap Bupati Monang dan Sekda Liberty. Kedua pejabat ini dinilai paling bertanggung jawab pada kasus keluarnya dana Rp 3 miliar dari kas Pemkab Tobasa untuk keperluan yang melanggar hukum, yaitu sebagai “pelicin” mengurus dana alokasi umum [DAU] ke pemerintah pusat. “Tangkap Bupati, tangkap Sekda!” teriak mereka.

Menurut LSM Faka yang melaporkan kasus ini setahun silam ke Polda, Bupati seharusnya tidak bisa mengambil uang dari kas Setdakab tanpa tanda-tangan Sekda. Tapi entah kenapa, Sekda dan pejabat berkompeten di Sekretariat Daerah membiarkan uang Rp 3 miliar itu mengalir ke tangan Bupati. [Selengkapnya baca dengan mengeklik tautan di akhir berita ini.]

Dalam aksi demo itu warga membawa satu peti mati untuk “dihadiahkan” kepada Bupati. Karena Monang tidak berada di kantor, peti tersebut diletakkan di pintu masuk gedung kantor bupati, lalu massa “mendoakannya”. Sekda Liberty Pasaribu sempat hendak berbicara menanggapi aspirasi massa tapi ditolak, akhirnya Sekda pun diam. “Kaciaaan deh lo …,” ujar seorang peserta demo yang terdengar Batak News.

Sementara di depan gedung DPRD Tobasa, aspirasi massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Tumpal Sitorus dan beberapa anggota Dewan. “DPRD akan mempertanyakan Polda sudah sejauh mana kasus ini ditangani dan mengapa Bupati yang sudah jadi tersangka belum juga ditangkap,” kata Tumpal.

Selanjutnya massa bergerak ke kantor Kejari Balige dan menyampaikan orasi yang sama. Kepala Kejari Tumpak Simanjuntak kepada massa mengatakan, pihak Kejari tidak bisa mengomentari kasus Rp 3 miliar ini karena bukan mereka yang mengusut, melainkan Polda. Tapi bila berkas kasusnya sudah dilimpahkan kepada kejaksaan, dia berjanji akan menuntaskan secepatnya sesuai prosedur hukum. “Nanti kasus ini akan disidangkan di Balige, karena tempat kejadian dan para pelakunya di sini,” katanya.

“Saya berjanji, percayalah, saya akan tegas memberantas KKN. Sebab itulah saya senang ditugaskan ke kampung halaman saya ini,” kata Tumpak yang sebelumnya adalah penyidik KPK di Jakarta.

Dalam wawancara dengan Batak News dan sejumlah wartawan, Tumpak menjelaskan panjang lebar bahwa dia tidak akan bisa disuap oleh koruptor. “Tidak ada istilah lapan-anam [suap] sama saya. Selama tiga setengah tahun di KPK, otak saya ini ibaratnya sudah terbiasa bekerja hanya untuk memberantas korupsi. Kami di KPK itu memakai kaca-mata kuda, tidak perlu lihat kiri-kanan, lurus saja. Jadi siapa pun orangnya [yang korupsi], libas terus!” katanya.

Sebagai langkah awal, kata Tumpak Simanjuntak, sejak dilantik sebagai Kajari Balige sebulan lalu, dia langsung memerintahkan anak buahnya mengembalikan sebuah mobil Kijang, BB 35 E, kepada Pemkab Tobasa. Selama ini kejaksaan di Balige memang menerima bantuan dari Pemkab berupa satu unit mobil pinjaman untuk operasional Kepala Kejaksaan. Mobil ini dipakai oleh Kajari-kajari sebelumnya. Tapi Tumpak tidak bersedia, dan memilih memakai mobil kejaksaan sendiri.

“Bagaimana mungkin saya bisa bekerja objektif mengusut kasus-kasus di Pemkab nantinya apabila saya memakai mobil pemberian mereka. Pasti akan ada rasa sungkan,” kata pria berkumis tebal ini. Tumpak pun rela cuma memakai mobil tahanan kejaksaan yang jendela-jendelanya berterali besi itu.

Kembali ke … laptop; salah, maksudnya kembali ke judul. Polda diminta tangkap Bupati dan Sekda? Maksud lo? Gak mungkin ….

Hidup korupsi! Makmur koruptor! Panjang umur polisi! Sehat-sehat pak jaksa! Makin buncit pak hakim! [http://www.blogberita.com]

Berita sebelumnya terkait kasus ini:

About these ads

Penulis: Batak Toba

Demi Yesus, aku percaya Muhammad utusan Allah • Ikuti Twitter @ja_rar • Baca konten khas dan bernas di www.khas.co • Tahu nggak, menonton siaran Piala Dunia itu dosa loh menurut agama Islam. Baca di http://benar.org/do-sa

9 gagasan untuk “Polda Diminta Tangkap Bupati & Sekda, Maksud Lo?

  1. Kenapa ya setiap kali membaca ada pejabat yang korupsi, maka langsung ada suara disamping saya yang mengatakan, ” Ah itu kan sudah lumrah, nanti kalau kamu duduk di tempat yang sama juga akan melakukan hal serupa”. Padahal korupsi adalah soal yang sangat serius dan harus dilibas (kata orang Medan). Korupsi sudah menjadi penyakit bagi bangsa Indonesia. Mungkin lebih parah dari kanker itu sendiri.

    BLOG BERITA DOT COM: a’u ni nga’ pe’aya olup’i bi’a dibelantas.

  2. bah..udah kembali lagi ke berita politik… Tangkap.. Hukum.. Penjarakan….!!! tapi jangan lupa sita hartanya juga…

    BLOG BERITA DOT COM: a’u ni enunu lae, ‘api mana mu’in … apala’ uum ‘an una’ ninuap ….

  3. Satu persatu kepala daerah kabupaten Toba Samosir di guncang dari empuknya kursi kepemimpinannya. Sampai sekarang ini proses terhadap mantan bupati Tobasa Sahala Tampubolon masih berlanjut, sekarang bupati Monang Sitorus. Kalau kita mundur ke belakang, masyarakat pastinya masih ingat janji-janji calon bupati yang paling utama adalah Anti Korupsi, karena sekarang yang lagi marak korupsi. Tapi itu hanya di bibir saja, pelaksanaannya kosong.

    Mungkin para pemimpin yang beranggapan dirinya orang intelektual sedangkan masyarakat adalah orang-orang yang tidak punya pemikiraan tinggi sehingga cukup diberi kata-kata manis dan sedikit hiburan (biasanya kalau kampanye kan begitu). Tapi sepertinya mulai sekarang para pemimpin harus berpikiran bijak dan terbuka, masyarakat sudah semakin pandai. Bukan lagi hanya penonton dan ikut permainan yang disuguhkan. Banyak hal yang membuat masyarakat semakin kritis terhadap pemerintah, salah satunya merasa CAPEK dibohongi terus. Masyarakat memilih pemimpin yang bisa mendengar, menolong, melayani dan melindungi.

    Masyarakat butuh teladan. Hanya saja sekarang yang kita perlu sadari, masyarakat mau bersusah payah unjuk rasa murni untuk keadilan atau hanya alat dari segelintir orang yang punya kepentingan pribadi ? Karena sering juga akhir-akhirnya masyarakat hanya dijadikan boneka bagi orang-orang besar. (Bagi saya mereka bukan orang-orang besar tapi orang kecil, karena tidak bisa jadi panutan masyarakat).

    Kalau bisa saya sarankan, masyarakat Balige jangan hanya unjuk rasa pemerintah karena sudah ada pihak berwajib yang menanganinya tapi coba lihat sekeliling kita, moral sudah semakin bobrok. Balige yang dulu terkenal dengan adat istiadatnya yang kuat sudah ternodai dengan maraknya perjudian, narkoba dan yang paling parah prostitusi. Saya pribadi sudah cukup muak dengan kehadiran mereka. Mau sampai kapan semua ini terjadi ? Apakah semua pemuda Tobasa yang notabene adalah generasi bangsa harus rusak ? dan semakin banyak percekcokan keluarga karena hal ini ? Moral sudah di bawah kesenangan duniawi. Hal ini juga seharusnya PR bagi para pejabat pemerintahan daripada tambahi dosa dengan berkorupsi ria. Atau mau tunggu masyarakat marah lagi ???????

  4. Lae JJ, si Gibran yang nulis komen di atas ?? :) pande pula dia sekarang mengomentari politik ya..

    Sekarang ini umumnya tidak ada lagi simpati maupun rasa hormat masyarakat terhadap pejabat daerahnya. Herannya si pejabat masih tetap saja arogan, sombong, dan pongah. Dikiranya dia masih disanjung-sanjung..

    Kembali ke laptop. Polisi manapun berhak memproses jika ada kasus di dalam wilayah kerjanya. Kenapa harus ke POLDA ??? ambal mai (aneh kali).

    Pak Tumpak Simanjuntak. Jangan terlalu dibesar-besarkan urusan mobil itu. Pisahkan pemberian institusi negara dengan oknum. Mobil itu pemberian pemkab, bukan bupati. Artinya dibeli dengan uang rakyat. Pake saja itu. Jangan gara-gara bapak pakai mobil tahanan, ada pula alasan: mogok, mobilnya lambat, mobilnya dipake ambil tahanan, dll..malah nggak beres-beres urusan di atas.

    JJ SIAHAAN: :D bukan gibran, lae. cuma muncungku lagi ngisap rokok, jadi ngomongnya gitu, gak jelas. :lol:

  5. Saya juga jadi merasa curiga ya, mengapa harus Poldasu yang mengambil alih/mengusut kasus ini. Sekalipun LSm mengadu ke Polda kan bisa dilimpahkan ke Polres setempat, sehingga prosesnya bisa lebih cepat, tidak sampai satu tahun. Atau jangan2…… Polda ada “maunya” tuh……

    Tentang pernyataan Pak Kajari di Balige, saya pesimis, karena sudah biasa pejabat hukum berbicara dan berjanji muluk2 spt itu, faktanya tetap juga “main mata” dengan para koruptor. Sebagai warga Sumut, saya sudah pesimis melihat kinerja aparat2 hukum di daerah kita ini. Horas.

  6. Seharusnya kalau seseorang itu statusnya sdh jadi tersangka harus segera ditahan. Wajar kalau masyarakat bertanya kenapa Bupati Monang belum ditahan padahal statusnya sdh ditetapkan sbg tersangka. Kasus seperti ini sering terjadi di Negara ini dimana tersangka masih bebas berkeliaran. Misalnya : Ketua PSSI Nurdin Halid, walau saat itu statusnya sdh jadi tersangka tapi tdk langsung ditangkap, dan masih banyak kasus2 yg lain.

    Menurut pendapat saya, seharusnya kita kembali ke system hukum Pidana di Negeri ini. Apakah sdh ada diatur kalau seseorang itu sdh jadi tersangka otomatis harus ditangkap. Kalau memang sdh diatur, berarti disini yg salah adalah system penerapan hukum, dimana aparat tdk melaksanakan isi ketentuan hukum tersebut, tapi kalau memang belum diatur kita harus sabar menuggu hingga kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan, hingga hakim memutuskan apakah yg bersangkutan bersalah atau tidak.

    Saya pribadi mau lihat dari kasus ini, seharusnya kalau Monang Sitorus sdh jadi tersangka atas kesadaran dan kemauan sendiri yg bersangkutan mengundurkan diri. Dengan dijadikannya Monang Sitorus sbg tersangka otomatis kredibilitasnya sdh jauh menurun. Saya susah membayangkan bagaimana seorang Bupati dpt bekerja dgn baik, sementara di lain sisi kredibilitasnya sdh benar2 menurun. Bagaimana seorang Bupati bebicara pemberantasan korupsi sementara yg bersangkutan menjadi tersangka korupsi. Tapi itulah Negara kita ini, yg namanya budaya malu itu tdk ada. Negara ini hanyalah kumpulan dari manusia2 munafik, manusia2 bertopeng. Ingatlah kata sebuah lagu “DUNIA INI PANGGUNG SANDIWARA”.

  7. Kapolda memang tidak berhak memproses. Karena, untuk mengurus kasus yang menyangkut pejabat daerah setingkat Gubernur, Walikota, Bupati, dll. Kejaksaan membutuhkan surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri yang kemudian diteruskan kepada Presiden. Kalau benar DAU (yang notabene urusan pusat) sudah masuk, urusan ini pasti makin susah lagi diurus. Karena pasti ini korupsi yang berakar panjang. Dan bukan mustahil akan menjebak banyak kalangan parpol & DPRD. Hal ini juga yang terjadi pada korupsi milliaran dana bencana alam Nias & Tsunami Aceh. Kejaksaan Negeri-Tinggi, serta kepolisian setempat benar-benar diuji disini.

  8. aku yakin akan ada yang mempertanggungjawabkan perbuatan itu. dan aku yakin pejabat paling teras di tobasa akan masuk bui. bukan satu atau dua lagi pejabat yang masuk bui. dukung terus pak polisi dan pak hakim. “sikatttt pakkkk!!!”

    BLOG BERITA: bah, nafsu kali kutengok lae jonggara ini. :D nampaknya dendam kesumat ya. ayo, pak polisi dan pak hakim, SIKAAATTT [sogokannya]!

  9. Marilah kita seluruhnya generasi muda tobasa berusaha memberikan solusi yang positif, secara pribadi saya mengakui masyarakat batak sangat kritis dalam ber komentar, tapi apa faedah dari semua komentar tersebut akan berbuah jika hanya sebatas komentar dan sanggahan ataupun kritik. kita butuh solusi untuk mengetuk hati dan nurani semua pihak, saya sangat setuju dengan Farida Simanjuntak dan Rim Marluat Napitupulu, semoga teman2 yang lain juga nantinya akan punya solusi yang lebih berarti, untuk dapat dicerna dan terima oleh semua pihak dengan positif. saya bertugas saat ini di wilayah sulawesi, setiap hari saya berusaha untuk mendoakan tobasa tercinta ini semoga menjadi wilayah yang bertumbuh, baik ekonomi maupun keimanannya (TOBASA TUMBUH & BERIMAN)
    Pesan saya kepada Bapak, ibu, saudaraku sekalian, Marilah kita seluruh generasi di tobasa, segala pihak, untuk dapat memberikan solusi yang terbaik, Puji Tuhan bila saatnya telah tiba untuk kita mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita didunia, kelak kita mendapatkan tempat terbaik disisi Tuhan Yesus, sangatlah disayangkan kalau tiap saat kita hadir di Gereja berdoa dan beribadah, tapi besar niat jahat dan kebencian di hati kita.