[jarar siahaan; batak news; adakah kepala daerah yang tidak korupsi?]
Abdillah, alhamdulillah. Itulah judul berita utama koran harian di mana dulu aku pernah bekerja; berita itu ialah kemenangan Abdillah sebagai Walikota Medan. Kini Abdillah terlibat kasus korupsi dan telah dicekal KPK. Astagfirullah.
Walikota Medan, Abdillah, dan wakilnya, Ramli, dicekal oleh KPK agar tidak bisa bepergian ke luar negeri. Demikian dilaporkan Antara seperti dikutip Media Indonesia. Pencekalan ini dikeluarkan atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran di Kota Medan.
Juru bicara KPK Johan Budi SP, di Jakarta, beberapa hari lalu mengatakan pencekalan itu mulai berlaku sejak 12 Juli 2007. Meski KPK telah meminta perintah pencekalan terhadap Abdillah dan Ramli, Johan belum bersedia mengungkapkan status hukum keduanya.
Ia mengatakan, surat permintaan pencekalan terhadap pasangan pucuk pimpinan Kota Medan itu dilayangkan KPK kepada Ditjen Imigrasi tanpa menyebutkan status hukum keduanya. “Hanya tertulis permintaan cekal terhadap Abdillah dan Ramli tanpa menyebut statusnya. KPK dapat meminta pencekalan terhadap siapa pun meski kasusnya masih dalam tahap penyelidikan,” tuturnya.
Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa Abdillah dan Ramli secara intensif. KPK juga telah menggeledah ruang kerja Abdillah dan Ramli. Namun, sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari KPK soal status hukum keduanya.
Dalam penyidikan kasus itu, KPK telah meminta keterangan Ketua DPRD Kota Medan, Syahdansyah Putra, serta mantan Ketua DPRD Kota Medan periode 1999-2004, Tom Adlin Hajar. Beberapa pejabat Pemkot Medan juga telah dimintai keterangan oleh KPK.
Pemkot Medan pada tahun anggaran 2004 menganggarkan pengadaan unit pemadam kebakaran dengan nilai Rp12 miliar per unit. Padahal, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara menganggarkan pembelian pemadam kebakaran dengan jenis dan spesifikasi yang sama dengan nilai hanya Rp 9 miliar per unit. [www.blogberita.com]
CATATAN BATAK NEWS:
Bulan-bulan mendatang ini suhu politik di Propinsi Sumut sedang akan memanas menjelang pemilihan gubernur. Beberapa media lokal mewartakan Abdillah juga akan ikut bertarung. Hm …, pesanku kepada pembaca koran di Sumut: jangan telan bulat-bulat apa yang ditulis suratkabar tentang calon-calon gubernur. Membacalah dengan sikap kritis.
Sebab sudah menjadi kebiasaan media di negara kita ini untuk memihak calon kepala daerah tertentu. Maka media pun tentu saja akan mengatakan calon A adalah yang terbaik dan anti-korupsi, sedangkan calon B adalah tak berpengalaman dan pernah terlibat korupsi.
Memang sah-sah saja bila media memihak kandidat tertentu. Tapi sayang, hal itu justru bisa menipu publik calon pemilih. Maka cara terbaik bagi warga untuk menimbang siapa calon gubernur yang akan dia pilih adalah dengan membaca sebanyak mungkin suratkabar.
Jangan fanatik dengan satu koran saja, itu tidak bagus. Perolehlah sebanyak mungkin informasi, saring, pikirkan, barulah tentukan pilihan. [www.jararsiahaan.com]
Blog Berita- Kembali lagi
- Ninna tu ninna, DL dukung Monang
- Terima kasih, Pak Buaya
- Saya tahu siapa Susno, kata Ruhut
- Jenderal pun diperas
- 2 Sulap yang luar biasa
- Laporkan mafia ke SBY lewat 9949
- Anggodo bisa jamin kasus selesai, kata polisi
- Pria apalagi muslim pasti suka poligami
- Ruhut minta KPK tangkap Kabareskrim Susno
- Kiamat 21 Desember 2012, kita sudah diingatkan
- Video lucu, akhirnya mengejutkan
- Dasar pejabat bedebah!
- Konspirasi polisi, jaksa, pengacara dan wartawan
- Siapa berani seperti pria ini
-
-
Apa yang pertama muncul di benak anda mendengar kata "wartawan Indonesia"?
1) Pembela rakyat kecil.
2) Orang yang suka memeras pejabat.
3) Yang berjasa atas munculnya reformasi dan demokrasi.
4) Profesi bergengsi karena disegani aparat pemerintah.
5) Tidak tahu.
View Results
Make your own poll
24 Juli 2007 at 6:57 am
Baru kemarin saya menyelesaikan sebuah masalah antara seorang TKW indonesia dan majikannya. Sebenarnya masalah kecil, pembantu mau coba lari dengan alasan dapat kabar suami sakit jadi dia bingung. Minta ijin sama majikan telepon, tapi nomor yang dituju tak ada yang jawab. Anehnya setelah berhadapan dengan saya dan si bos, pembantu itu mulai keluarin alasan2 yang tak masuk akal. Nasib baik majikan masih mau memberi kesempatan. Tapi dasar pembantunya rada malas, pas mau pergi ke rumah majikan mulai lagi bicara tidak sopan dan membuat majikan tersinggung.Sungguh kesal,usaha kami jadi sia-sia karena marahnya seorang staff bicara dengan nada halus tapi cukup membuat saya tertunduk malu.
“Mbak, kenapa kamu tunjukkan sikap orang Indonesia yang malas? Sebenarnya banyak yang pandai tapi…. Korupsi.” Dalam hati kecil saya, betapa hebat bangsaku terkenal dimana-mana dengan korupsinya… Apalagi sudah beberapa hari ini Batak News mengulas tentang korupsi, betapa bobroknya moral sebagian pemimpin. Jangan salahkan kalau masyarakatnya juga banyak yang makin amburadul, karena dari atas kasih contoh yang tak terpuji… Jangan sampai suatu saat nanti masyarakat yang setia sebagai penonton akan marah dan muak dengan permainan para pemimpinnya. Sehingga tidak akan ada lagi kepercayaan terhadap pemimpin. Anarkis, bisa terjadi di negara kita tapi entah kapan…
24 Juli 2007 at 8:04 am
Lae Jarar,
Saya hanya ingin menanggapi pertanyaan lae: “adakah kepala daerah yang tidak korupsi?”. Saya rasa tidak ada… Karena persoalannya korupsi sudah menjadi bagian dari sistim administrasi publik negara ini.
JARAR SIAHAAN: aku sependapat, lae. tapi kalau pun ada, itu pasti satu atau dua orang saja dari seluruh kepala daerah di indonesia.
24 Juli 2007 at 11:39 am
Saya jadi teringat tulisan beberapa hari yg lalu di Batak News yg menulis kurang lebih sbb: Jatuhkanlah tiga batu dari pesawat udara di kawasan Indonesia, maka satu batu itu akan mengenai kepala koruptor. Tulisan ini menggambarkan betapa parah dan boboroknya mental para pejabat Indonesia. Korupsi adalah penyakit sosial ditengah masyarakat yg sulit di berantas terutama di Negara ini dimana korupsi itu sdh merupakan trend yg mendarah daging. Di instansi2 pemerintah korupsi banyak korupsi yg dilakukan secara terang2ngan dan berjamaah dimana mereka yg tdk mau korupsi dikatakan bodoh, norak dll. Sungguh ironis memang.
Kalau kita berbicara pemberantasan korupsi sebenarnya adalah hal yg simple dimana kunci utamanya adalah law enforcement (penegakan hukum), & perbaikan sistim. Di Negara ini para penegak hukum tdk punya keberanian dan kemauan untuk melakukan penegakan hukum karena mereka sendiri merupakan bagian dari korupsi itu. Kalau kita mau menyapu harus memakai sapu yg bersih kalau tidak maka yg kita sapu akan semakin kotor. Kita harus belajar dari sejarah dgn meniru China, Korea dll.
Mengenai media massa saya pribadi merupakan orang yg tdk gampang percaya tehadap media2 massa dimana saya selalu mencari bahan pembanding, karena banyak sekali media2 massa di Negara ini yg melakukan kebohongan publik. Media di daerah tdk ada bedanya dgn media di Jakarta semuanya bayak yg omong kosong. Sdh dapat dana dari pejabat tertentu langsung berubah fungsi jadi alat propaganda . Banyak media massa yg bertindak represif dgn mengabaikan hak azasi orang lain atau membunuh karakter, melalui penyajian berita2 yg belum tentu kebenarannya . Padahal seharusnya media massa harus bertindak sebagai controller dgn menyajikan berita yg balance. Saya melihat umumnya karakter orang Indonesia gampang terprovokasi dimana berita2 yg disajikan mas media2 kita langsung ditelan mentah2.
Menjelang pemilihan pejabat baik kepala daerah maupun President media2 massa juga banyak yg berpungsi sebagai alat kampanye kandidat2 tetertentu dimana berita yg disajikan selalu baik2 yg mengangakat reputasi kandidat tertentu, padahal itu semuanya cuma Topeng. Ingatlah Topeng yg baik akan menutupi wajah yg buruk.
24 Juli 2007 at 12:58 pm
@ Farida Simanjuntak
Bu Farida..apakah home staff/local staff yang berada di salah satu KBRI/KJRI di negeri tetanggakah? atau di perusahaan PJTKI? just curiousness of me..
@ Par Bintan
Memang susah kalo cari pimpinan (bukan hanya kepala daerah) yang bebas korupsi. Sengaja atau ‘tidak’, pasti ada saja barang/uang yang bukan haknya yang tetap masuk ke kantong. Ingat, ada pepatah yang bilang..“Power tend to corrupt”. Jadi mau PNS, TNI, anggota dewan ‘yang terhormat’, bahkan swasta, para pendidik a.k.a dosen (yang biasa nyambi jadi konsultan) bisa saja terjerat, meskipun mereka ‘tidak sadar’ telah melakukan korupsi.
Kembali ke Ibu Farida, memang malu kita..apabila bangsa kita melalui pejabat dan bahkan wakil rakyatnya.. terkenal dengan ke’serakahan’nya. Tapi untuk saat ini, itulah yang terjadi
24 Juli 2007 at 2:18 pm
Pertanyaanku sama lae: apakah ada kepala daerah yang tidak korupsi? yang sering kujawab sendiri: semua korupsi, hanya sebagian kecil yang diekspos hingga diajukan ke pengadilan. Lalu kemana yang lain ? itulah pintar-pintar si kepala daerah.. mau berbagi dengan yang lain, atau memberi kesempatan pada yang lain termasuk aparat-aparat hingga muspida.
Di Riau, kabupaten Bengkalis tiap tahun APBD nya 2 triliun. Tapi anehnya gak tau apa saja yang dibangun karna tidak ada perkembangan, minimal di Duri sebagai kecamatan pemasok pemasukan terbesar (93% dari 2 triliun itu). Tapi hanya satu kasus yang dibawa ke pengadilan. Itupun bernilai 200 jt dan bukan korupsi APBD.
24 Juli 2007 at 3:11 pm
ada kepala daerah yang mau nggak mau harus korupsi. terpaksa. sistem dan sistim (kultur) pemerintahan kita yang tidak memberi ruang untuk berbuat lurus …
24 Juli 2007 at 4:46 pm
Saya pernah menjadi konsultan DPRD Tanjungpinang dalam membahas LKPJ Walikota Tanjungpinang dan saat menyusun APBD Tanjungpinang tahun 2007 ini.
Dari pengalaman itu dan dengan sistim politik yang ada sekarang:
1. Multi partai yang hanya menghasilkan keputusan atas dasar kompromi politik “dagang sapi”;
2. Birokrasi yang sangat korup;
3. Penerapan politik otonomi daerah yang terburu-buru;
Sangat sulit bagi terpilihnya seorang kepala daerah tanpa dia melakukan korupsi.
24 Juli 2007 at 4:59 pm
Pengamatan saya korupsi di Indonesia sudah dimulai dari saat penyusunan APBN/D. Rangkainan proses penyusunan APBD, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Aggaran, Prioritas Plafon Anggaran hingga RAPBD sangat amburadul.
DPRD yang diharapkan menjadi sandara bagi konstituennya untuk membawa aspirasi yang disampaikan melalui mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat (reses), maupun hearing, karena polarisasi ideologi parpol yang terlalu lebar sangat sulit menyatukan misi bersama kecuali dengan pengikat yang bernama uang akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa karena para anggota dewan juga harus memikirkan setoran ke partai untuk semua jenjang, uang nina bobo bagi LSM atau tim sukses saat pemilu sebelumnya. Kalau saat penyusunan APBD sudah ada main mata atau “dikondisikan” meminjam istilah yang populer di dewan, maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari pelaksanaan APBD selanjutnya. Percayalah tidak ada..
24 Juli 2007 at 6:33 pm
Berita terbaru: Calon Independen bisa ikut pemilihan kepala daerah…senang kali aku… taonma bungkuk mi anggota dprd…pengurus-pengurus partai..tak ada lagi yang ngasih duit ke kalian…
BATAK NEWS: betul lae, keputusan mahkamah konstitusi. tapi katanya belum bisa langsung diterapkan dalam waktu dekat ini. tapi yang pasti sudah ada harapan bagi pilkada yang lebih baik di masa mendatang. hm, ayo kita mendaftar lae kalau itu sudah berlaku. berarti kan tidak perlu lagi harus punya duit untuk menyuap dprd dan parpol.
lae daftar jadi calon walikota sibolga. aku dan lae rim napitupulu maju di kabupaten tobasa. lae suhunan situmorang calon bupati samosir, wakilnya fendi sinaga [orang samosir di abu dhabi yang juga sangat benci dengan korupsi]. lae par bintan jadi calon bupati taput. lae charly silaban calon bupati humbang.
lalu kita tutup blog ini, karena kita harus fokus kerja.
bah, tapi kurasa tak sampai memasuki tahun kedua, kita semua pasti dijatuhkan. kalau tak bisa juga dijatuhkan, mungkin akan dipelet atau diracun kayak munir. ah, kalau begitu tak usahlah, kita berblog ria saja terus.
24 Juli 2007 at 11:28 pm
Lae ku, jangankan tingkat camat, bupati…lurah saja udah main ‘money-politics’, dengan membayar massa, dapat dukungan dana dari orang-orang yg ingin dimudahkan sepak terjang bisnisnya di daerah si calon lurah. jadi pejabat daerah, naik dan menang..tidak ada yg murni..nonsense!! kebanyakan seperti berbisnis, aku invest sekian, nanti menang, feedback yg didapat sekian. jaman sudah berubah.
Susah..susah…susah…sebab itu birokrasi di negara kita aku ibaratkan besi yg berkarat, mesti disiram thinner, bensin, soda-api, diamplas, biar luntur karatnya. otherwise, ya ngono wae mas..yg miskin tetap miskin, pengangguran tetap mbludak, bahan pokok mahal, dll. Kompleks, njelimet dan kusut…untung gak botak pak SBY..huheuheueu. Terkadang aku cuman berkomentar dalam hati ‘ta pabereng-bereng ma, sahat tudia kapal on’. horas!.
BATAK NEWS: betul laeku, aku pun sudah pesimis. hampir mustahil negara kita ini berubah. kecuali, seperti kata lae suhunan, … revolusi.
25 Juli 2007 at 8:44 am
tak perlu ribet meributkan pejabat pemerintah dari atas sampai bawah yg sudah “nikmat” makan uang haram hasil korupsi, saya punya toko kecil dengan seorang pegawai yang tidak punya keturunan pejabat atau orang kuat (boro2 keluarga pejabat, punya tetangga pejabat aja enggak)… tp ternyata darah korupsi sepertinya mengalir juga ditubuhnya… Kasihan Indonesia, sepertinya enggak korupsi ya enggak hidup…kasihan…
25 Juli 2007 at 9:33 am
Tapi lae, untuk lulus calon independen, syaratnya harus dibuktikan dengan dukungan sekian banyak orang berikut copy KTP nya. Lah…pas kita minta dukungan tetangga, minta uang sinamot pula dia..halllahhh…lam merung ma..
BATAK NEWS: oh gitu. ya sama saja. tetap harus pakai uang. tak jadilah, kita ngeblog sajalah.
25 Juli 2007 at 9:48 am
@kairo
@lae jarar
Teringat hal revolusi itu, teringat aku ke Evo Morales, presiden “robin hood” bolivia, diribaknya semua. Perusahaan-perusahaan asing terlebih di perminyakan, dinasionalisasikan, kalau tidak mau – silahkan angkat kaki. Tanah-tanah milik para don juan turunan spanyol dan milik pemerintah disita dan dibagi-bagikan ke rakyat miskin yang notabene mayoritas indian. Tanaman koka yang merupakan tanaman rakyat turun temurun dilegalkan (kata amerika bahan baku narkoba; jutaan dollar di keluarkan amerika untuk memberantas). Gaji Evo Morales sendiri dipotong 50% jadi hanya Rp. 18jt (konversi), termasuk gaji para menteri-menterinya. Pendidikan digratiskan, biaya kesehatan diturunkan drastis dan khusus rakyat miskin gratis. Para dokter-dokter sebagian besar dimobilisasi melayani rakyat miskin di pinggiran kota dan pedesaan..
Merinding aku membayangkan si Evo Morales ini. Itu semua bukannya tanpa tantangan, kecaman, teror dan ancaman..tapi malaikat penolong ini maju terusssss dengan dukungan rakyat.. Kubayangkan sekarang, kabut yang selalu menutupi langit bolivia berangsur tersingkir dan hilang, muncullah langit cerah dan hangat, secerah nuansa kerakyatan yang dibawa Evo Morales. Presiden sebelumnya seperti Evo, ya si Hugo Chavez (venezuela). Tapi akhir-akhir ini aku tak suka sama dia. Minggu kemarin, parlemen – atas tekanan Hugo – mengeluarkan undang-undang yang membatasi masa jabatan seseorang; maksimum 2 periode menjabat; kecuali Presiden kata si Hugo…bah, udah nampak sifat otoriternya, seperti Castro dan si Babe…
25 Juli 2007 at 12:09 pm
Lae Jarar, kalaupun saya kelak terjun ke politik, saya akan lakukan setelah saya cukup uang untuk menyekolahkan anak-anak saya supaya untuk uang sekolahnyapun saya tidak harus mengkorup APBD/APBN. Dan saya akan tetap berkarya di Bintan atau kepulauan riau saja lae. Biarlah saya tetap jadi batak diaspora di tanah rantau.
JARAR SIAHAAN: betul itu, lae.