Monang Disebut Bupati Pencuri dan Dituntut Mundur

12 Juni 2007 in Balige, Berita, Korupsi, Politik

Update 14 Juni: Warga Demo di Polda Tuntut Bupati Ditahan
[jarar siahaan; bataknews; anggota dprd pun dituntut mundur]

Bupati Toba Samosir Monang Sitorus dituntut menepati janjinya untuk mengundurkan diri dari jabatan bupati karena terlibat kasus korupsi Rp 3 miliar.

Itu salah satu aspirasi yang disampaikan sekitar 80 warga Balige dalam unjuk rasa damai di gedung DPRD Tobasa siang tadi. “Bupati pencuri ini pernah berjanji sewaktu kampanye pada pilkada dulu bahwa dia akan mengundurkan diri dari jabatannya apabila korupsi. Maka sekarang dia harus menepati janji tersebut,” demikian salah satu pernyataan sikap LSM Gatal [Gerakan Abdi Tuhan Allah] di hadapan para anggota DPRD.

Massa memulai aksi dengan berjalan kaki dari depan tugu Raja Juara Monang, Balige, dengan membawa spanduk. Antara lain bertuliskan: PNS Tobasa berdiri susah, duduk susah. Sebelum mereka tiba di kompleks gedung DPRD, tampak puluhan pemuda, kontraktor, dan abang becak berkumpul persis di simpang jalan menuju DPRD/kantor bupati. Mereka ini adalah massa pro-Bupati Monang. Tapi mereka hanya diam ketika massa LSM Gatal lewat. Dan saat LSM berada di gedung DPRD, kelompok pemborong ini berjaga-jaga persis di depan kantor bupati.

Setelah sempat berorasi di depan gedung DPRD, 20 perwakilan LSM bertemu dengan Ketua DPRD Tumpal Sitorus, Wakil Ketua Baktiar Tampubolon, dan sejumlah anggota Dewan di dalam gedung. Seorang ibu yang ikut dalam aksi, Manamian Simanjuntak [67 tahun], pensiunan guru, membacakan sejumlah firman Tuhan dari Alkitab yang dikaitkannya dengan logo Pemkab Tobasa dan sejarah Raja Sisingamangaraja XII.

Massa juga protes pada anggota DPRD karena gagal membentuk pansus dugaan korupsi Bupati dan pansus Balai Latihan Kerja [BLK] Nairasaon — BLK yang disebut-sebut milik DL Sitorus yang sudah dibeli oleh Pemkab tanpa persetujuan DPRD.

Mereka pun geram melihat 11 anggota DPRD Tobasa yang membuat surat mosi- tak-percaya agar Ketua DPRD Tumpal Sitorus diganti. Kesebelas wakil rakyat ini diduga sebagai pro-Bupati dan, menurut LSM Gatal, memperoleh imbalan masing-masing Rp 10 juta dari pihak tertentu untuk meneken mosi-tak-percaya tersebut. “Maka kami menuntut para anggota Dewan yang tidak memihak rakyat agar mengundurkan diri,” tandas mereka.

Selain isu-isu politik dan korupsi, massa juga meminta Pemkab dan DPRD meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20 persen dari APBD, memerhatikan guru-guru swasta dan atlet berprestasi. Dan di akhir pertemuan mereka menyerahkan sebuah salib kayu kepada Ketua DPRD.

Ketua Dewan Tumpal Sitorus menjawab tuntutan massa mengatakan, kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Monang Sitorus kini telah sepenuhnya menjadi urusan aparat hukum. “Kami anggota DPRD ini datang dari bermacam latar-belakang, karakter, dan juga dari beragam partai yang tujuannya berbeda-beda. Jadi rakyatlah yang menilai kami, siapa yang memihak rakyat dan siapa yang tidak. Tapi dengan pertemuan ini saya berharap agar kami para anggota Dewan bisa terbuka hati nuraninya untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah,” kata Tumpal.

Update Kamis, 14 Juni:
Di tempat terpisah di Medan pada Rabu [13/6] sejumlah warga masyarakat Tobasa berunjuk rasa di markas Polda Sumut dan Kejati Sumut. Mereka menuntut aparat menahan tersangka Bupati Monang Sitorus.

Kepala Sub Informasi Polda Sumut, AKBP Ahmad, mengatakan kepolisian sudah mengirimkan surat permohonan izin pemeriksaan Monang kepada Mabes Polri, yang selanjutnya diteruskan kepada Presiden SBY.

Seperti diberitakan sejumlah media termasuk blog BatakNews, Bupati Monang Sitorus telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka karena dia diduga mengambil uang dari kas daerah sebanyak Rp 3 miliar tidak lama setelah dia dilantik sebagai bupati. Selengkapnya baca di sini. [www.blogberita.com]

Tulisanku yang lain baca di sini.